Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1980-2010 (EP-20)

Menjelaskan tentang pembangunan ekonomi Indonesia merupakan hal yang kompleks dan menarik sebab di dalamnya terdiri dari banyak dinamika baik itu secara mikro maupun makro. Suatu negara dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah inti dalam pembangunan. Ketiga masalah tersebut adalah angka kemiskinan yang terus meningkat, distribusi pendapatan yang semakin memburuk dan lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu menyerap pencari kerja. Untuk itu melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi Indonesia merupakan hal menarik guna melihat sejauh mana negara ini mampu melakukan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Dalam menyelesaikan masalah tersebut berbagai pendekatan dilakukan termasuk pendekatan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan ini.

Pasca krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, meskipun belum mampu menyamai pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat ini ekonomi Indonesia secara meyakinkan terus mengalami pertumbuhan dengan besaran diatas 5% rata-rata per tahun. Ini menarik perhatian beberapa lembaga rating dan lembaga penelitian internasional yang melakukan prediksi tentang masa depan ekonomi Indonesia. Bank Dunia dalam laporan The New global Economy, lembaga rating G-Sachs dan Standard Chartered Bank untuk Indonesia 2050 membuat analisis, bahwa diperkirakan Indonesia akan masuk dalam salah satu negara pusat pertumbuhan ekonomi dunia (growth pool) pada tahun 2025. Dalam laporan tersebut, juga diperkiran pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 13% pada tahun 2025, dengan syarat pertumbuhan ekonomi riil Indonesia harus berada antara 7-9% pertahun dan berkelanjutan. Selain itu berbagai lembaga riset terkemuka termasuk The Economist edisi bulan Desember 2010 menyatakan bahwa Indonesia akan bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru (new emerging economy).

 Badan Pusat Statistik 2011 melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,1%. Angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4,6%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat tiap tahunya yaitu 6,3% pada tahun 2007, 6,0% pada tahun 2008, 4,6% pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 sebesar 6,1%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan konsisten tersebut memasukkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju seperti Cina, Jepang dan beberapa negara maju lainya.

Namun nampaknya diskursus yang sampai saat ini terus berlangsung dan fakta-fakta yang tidak dapat ditolak lagi melahirkan paradoks dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan Bank Dunia menjadi gugatan untuk beberapa negara yang memiliki pertumbuhan yang tinggi namun penduduknya masih tergolong miskin termasuk Indonesia. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik digambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional yang merupakan fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka merepresentasikan distribusi pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan “kue nasional” tersebut. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja.

Namun tampaknya teori tersebut digugat oleh laporan Bank Dunia tentang kesenjangan antara pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporanya dengan tema World Development Report: Sustainable Development In A Dinamic world: Transforming Institutions ,growth, and quality of life pada tahun 2003 melaporkan bahwa ditemukan fakta diberbagai belahan dunia, semua negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten selama dua dekade, namun tidak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar tiga milyar penduduk dunia masih berada dalam kemiskinan padahal disatu sisi pertumbuhan terus meningkat secara konsisten (Agussalim, 2009).

Tabel 1.1

Data pertumbuhan ekonomi dan jumlah orang miskin

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Jumlah Orang miskin (juta orang)
1980	9.9	42,300,000
1981	7.9	40,400,000
1982	2.2	23,000,000
1983	4.2	37,000,000
1984	5.8	35,000,000
1985	2.5	33,000,000
1986	3.2	31,000,000
1987	3.6	30,000,000
1988	1.9	28,500,000
1989	1.4	26,000,000
1990	7.1	27,200,000
1991	6.6	26,100,000
1992	6.3	26,567,000
1993	2.2	25,900,000
1994	7.5	23,500,000
1995	8.2	34,500,000
1996	7.8	36,000,000
1997	4.9	34,000,000
1998	-13.13	49,500,000
1999	0.79	47,970,000
2000	4.92	38,700,000
2001	3.45	37,900,000
2002	4.31	38,400,000
2003	4.78	37,300,000
2004	5.03	36,100,000
2005	5.69	35,100,000
2006	5.51	39,300,000
2007	6.32	37,170,000
2008	6.01	34,960,000
2009	4.35	32,520,000
2010	5.8	31,020,000

Dataa diatas menunjukkan ada beberapa tahun tertentu dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti turunya angka kemiskinan, misalnya ditahun 1983, 1990, 1995, 2002 dan beberapa tahun tahun tertentu juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun namun kemiskinan juga mengalami penurunan. Kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan cenderung disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengelolah laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah kepada para pekerja menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan. Pekerja di Indonesia mengalami apa yang disebut “u pah besi”, diamana para pekerja diberikan upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja (buruh). Namun upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang semakin hari mengalami fluktuasi harga (inflasi). Dampak dari upah besi juga berdampak pada penjatahan pekerjaan oleh pengusaha. Ini dikemukakan oleh Charles Brown (1998). Ia mengatakan bahwa penentuan upah besi akan berdampak pada penjatahan pekerjaan yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun jika terjadi penentuan upah besi maka kesejahteraan karena pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah terwujud. Seharusnya upah ditentukan berdaskan prosuktivitas marginal tenga kerja dengan tetap mempertimbangkan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikimati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006).

Tabel 1.2

Data rasio gini dan jumlah orang miskin

Tahun	Rasio Gini (%)	Angka Kemiskinan (Juta Orang)
1980	0.34	42,300,000
1981	0.33	40,400,000
1982	0.3	23,000,000
1983	0.31	37,000,000
1984	0.32	35,000,000
1985	0.364	33,000,000
1986	0.33	31,000,000
1987	0.32	30,000,000
1988	0.32	28,500,000
1989	0.33	26,000,000
1990	0.34	27,200,000
1991	0.33	26,100,000
1992	0.33	26,567,000
1993	0.36	25,900,000
1994	0.34	23,500,000
1995	0.34	34,500,000
1996	0.36	36,000,000
1997	0.37	34,000,000
1998	0.32	49,500,000
1999	0.311	47,970,000
2000	0.32	38,700,000
2001	0.3	37,900,000
2002	0.329	38,400,000
2003	0.32	37,300,000
2004	0.32	36,100,000
2005	0.343	35,100,000
2006	0.357	39,300,000
2007	0.376	37,170,000
2008	0.368	34,960,000
2009	0.357	32,520,000
2010	0.331	31,020,000

                                    Sumber: Badan Pusat statistik

Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika tidak, maka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan tetap menjadi masalah pembangunan ekonomi dimasa depan.

Beberapa kecenderungan menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat miskin dijelaskan oleh berbagai literatur dan hasil penelitian. Faisal Basri dan Haris Munandar (2006) dan Ahmad Erani Yustika (2010) misalnya memasukkan masalah ini menjadi salah satu masalah struktural dalam perekonomian Indonesia yang selama ini tidak disadari oleh pemerintah dan merupakan ancaman yang berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Mereka mengemukakan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa menekan angka kemiskinan, karena yang menjadi leading sektor dalam pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor non tradable yang padat modal. Sektor tersier (non tradable) yang memberikan kontrbusi besar dalam pertumbuhan ekonomi ternyata hanya mampu menyerap sedikit dari sekian banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia. Setiap tahunya angkatan kerja meningkat sekitar rata-rata 80 juta angkatan kerja dari tahun 1989-1999, sementara orang yang mencari pekerjaan sektar 40 juta jiwa dari tahun yang sama. Pencari kerja yang terus meningkat simultan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami ketimpangan. Secara perlahan namun konsisten, sektor industri dan jasa mulai menggantikan peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kontribusi sektor non tradable dalam struktur PDB Indonesia membesar seiring proses perekembangan Indonesia sebagai negara yang berkembang dan ingin melalui masa transisi menuju negara maju (pra kondisi menuju lepas landas). Secara perlahan namun konsisten, kontribusi sektor non tradable (sektor perdagangan, hotel dan restoran) mulai meningkat dan menggantikan peran sektor pertanian dan industri. Secara teoritis pergeseran struktur ekonomi menjadi syarat suatu negara dikatakan negara maju ketika sektor jasa berkontribusi besar terhadap PDB. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik maka perubahan struktur ekonomi akan berdampak pada munculnya masalah baru seperti pengangguran dan distribusi pendapatan yang timpang serta memburuknya angka kemiskinan.

Perkembangan sektor tersier dalam perekonomian Indonesia menunjukkan kontraproduktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Peran sektor tersier dalam perekonomian Indonesia hanya menyerap sebagian kecil dari angkatan kerja di Indonesia karena basis dari sektor tersebut hanya didorong oleh sub sektor jasa yang padat modal. Seharusnya  yang mengalami pertumbuhan saat ini adalah sektor yang padat tenaga kerja.

Lewis dalam Todaro (2006) menjelaskan perubahan struktur ekonomi dengan mengasumsikan bahwa sektor pertanian yang padat tenaga kerja mengalami over employment dan MPL=0 (Marginal Productivity of Labor). Untuk memanfaatkan tenaga kerja yang berada pada sektor pertanian maka sektor perkotaan (industri) harus ditingkatkan dan memberikan gaji yang paling tinggi 30% diatas rata-rata gaji pada sektor pedesaan. Namun kritikan untuk teori ini muncul, mengatakan bahwa teori Lewis melakukan penyederhanaan sehingga tidak realistis dalam pencapaiannya. Tidak mudah memindahkan masyarakat desa ke kota yang telah terbiasa bekerja pada sektor tradisional. Banyak pertimbangan (budaya, keluarga dsb) yang membuat mereka harus bertahan di desa dan tetap bekerja pada sektor tradisional sehingga memindahkan mereka merupakan hal yang sulit dan memerlukan banyak biaya.

Perkembangan sektor tersier dalam perekonomian Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan. Jika sektor padat tenaga kerja yang dibutuhkan mengapa yang berkembang pesat justru sektor yang padat modal (Faisal Basri, 2006) . Ini berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh sektor padat tenaga kerja. Sektor ini sering menemui kendala umum misalnya dalam proses produksi sering kalah bersaing oleh sektor yang padat modal yang memiliki teknologi canggih. Selain itu menurut Faisal Basri (2006) sektor tersier bisa berkembang lebih cepat karena pada umumnya pelaku usaha tidak mengalami kendala berat akibat ketebatasan supplymaupun kualitas infrastruktur. Sektor jasa juga terhindar dari carut-marut kepabeanan, buruknya pelayanan pelabuhan, pungutan dijalan raya dan praktik ekonomi biaya tinggi lainya. Disebabkan semua keuntungan yang diperoleh oleh sektor tersier secara umum disebabkan karena sektor tersebut mampu menghindar dari beberapa kendala yang tidak mampu dihindari oleh sektor primer.

Pergesaran struktur ekonomi tersebut mengharuskan terjadinya proses industrialisasi. Proses industrialisasi yang cepat juga menjadi pemicu matinya sektor pedesaan yang menyerap hampir 50% orang miskin. Namun menurut Oshima (1989) kegagalan beberapa negara berkembang untuk memperbaiki ketimpangan dan menurunkan tingkat kemiskinan tidak disebabakan oleh kegagalan teori trickle down effect tapi karena kegagalan pemerintah yang tidak mampu melanjutkan proses industrialisasi. Proses ini yang nantinya akan meyebarkan kesejahteraan ditiap daerah dalam satu negara.

Namun sampai saat ini paradigma pemerintah nampaknya masih berorientasi pada pertumbuhan, meskipun kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mengentaskan kemiskinan dan justru memperbesar gap antara kaum miskin dan kaya. Ini dapat dilihat dari strategi pembangunan yang digunakan pemerintah yaitu triple track strategy. Triple track strrategy lebih mengedapankan pertumbuhan (pro growth) diatas lapangan pekerjaan dan kemiskinan (pro job dan pro poor). Ini memberikan indikasi bahwa pemerintah masih mempercayai efektifitas pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu variabel yang dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta memperbaiki distribusi pendapatan. Dalam lima belas program prioritas yang disebutkan dalam Nota Keuangan tahun 2010 salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang akan terus dtingkatkan sampai mencapai minimal 7 % sehingga kesejahteraan rakyat juga lebih meningkat, termasuk untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Masalah lain yang menarik perhatian dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah pengeluaran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran untuk menekan angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$/hari). Namun jika dilihat lebih teliti anggaran yang meningkat begitu besar hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar paling besar 1%.

Tabel 1.4

Pengeluaran pemerintah dan kemiskinan

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Angka Kemiskinan
1980	1,501,600,000,000	42,300,000
1981	6,399,200,000,000	40,400,000
1982	8,605,800,000,000	23,000,000
1983	9,290,250,000,000	37,000,000
1984	10,459,300,000,000	35,000,000
1985	10,647,000,000,000	33,000,000
1986	8,296,000,000,000	31,000,000
1987	7,756,600,000,000	30,000,000
1988	8,897,600,000,000	28,500,000
1989	12,480,200,000,000	26,000,000
1990	16,225,000,000,000	27,200,000
1991	19,997,700,000,000	26,100,000
1992	22,912,000,000,000	26,567,000
1993	25,227,200,000,000	25,900,000
1994	27,398,300,000,000	23,500,000
1995	30,783,500,000,000	34,500,000
1996	34,502,700,000,000	36,000,000
1997	28,880,800,000,000	34,000,000
1998	49,391,700,000,000	49,500,000
1999	82,448,300,000,000	47,970,000
2000	41,605,700,000,000	38,700,000
2001	52,299,100,000,000	37,900,000
2002	52,299,100,000,000	38,400,000
2003	66,146,100,000,000.00	37,300,000
2004	18,000,000,000,000	36,100,000
2005	23,000,000,000,000	35,100,000
2006	42,000,000,000,000	39,300,000
2007	56,000,000,000,000	37,170,000
2008	62,000,000,000,000	34,960,000
2009	66,200,000,000,000	32,520,000
2010	94,000,000,000,000	31,020,000

                        Sumber: Nota Keuangan dan BAPPENAS

Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar anggaran pemerintah yang dijadikan program belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Bahwa belanja untuk program kemiskinan terus bertambah belum menjadi ukuran prestasi. Lagi pula tingkat kemiskinan terendah pada masa pasca krisis masih cukup jauh jika dibandngkan dengan tingkat kemiskinan terendah pada masa sebelum krisis (Faisal Basri, 2006). Hal ini juga diakui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), bahwa meskipun angka kemiskinan menurun tapi penurunannya mengalami pelambatan jika dibandingkan pada masa sebelum krisis dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan (Vivi Yulaswati, 2009)

Gambar1.1b

Perkembangan jumlah orang miskin

 

        Sumber: Presentase Bappenas pada saat Rakornas II TKPK Provinsi Jakarta, 2 Desember2009

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah menemui berbagai kendala yang mendasar dan sangat penting guna ketercapaian tujuan program tersebut. Ada berbagai program pengentasan kemiskinan yang terangkum dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Dalam menyusun program pengentasan kemiskinan, pemerintah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan peran masyarakat untuk melakukan penyusunan program pengentasan kemiskinan. Meskipun secara konseptual, diberlakukan Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) ditiap tingkatan masyarakat, namun dari sisi realisasi belum maksimal. Program partisipasi masyarakat yang diklaim pemerintah telah berhasil ternyata belum dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Selain faktor tersebut, ada program yang memang hanya bersifat jangka pendek. Program ini pada prinsipnya hanya mengangkat orang miskin dari posisi miskin menjadi hampir miskin. Ini dipertegas dengan temuan Afrizal. Berdasrkan penelitian yang dilakukan ia menemukan bahwa Raskin dikatakan sebagai bantuan-batuan habis sesaat. BLT/SLT pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan tidak membuat mereka dapat menyimpan karena adanya bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena bantuan tersebut terlalu kecil, sedangkan pendapatan mereka tidak mampu menutupi kebutuhan dasarnya.  

Untuk itu beberapa masalah pembangunan yang tidak kunjung selesai harus diberikan solusi guna memecahkan masalah pembangunan yang mulai asimetris dengan indikator keberhasilan pembangunan. Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka judul penelitian Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1980-2010 memberikan analisis tentang beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.