Determinan Investasi Pada Sektor Perumahan Di Kota Makassar Periode 2000 – 2010 (KE-67)

            Kegiatan investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, yang mana kenaikan pada investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional (Sukirno, 2003).

Indonesia merupakan  negara sedang berkembang yang sekarang ini giat melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan mencakup di segala sektor. Pembangunan di segala sektor diharapkan dapat mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh sehingga mampu berperan dalam perekonomian nasional.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, maka pembangunan di setiap propinsi maupun nasional mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiap propinsi membutuhkan pembangunan dalam bentuk sarana dan prasarana fisik untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomian. Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan akan fasilitas tempat tinggal dengan berbagai kelas, gedung pabrik, perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan merupakan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri, khususnya di daerah perkotaan yang semakin pesat perlu didukung dengan sistem pembangunan permukiman yang baik. Perkembangan kegiatan di bidang perekonomian, industri dan sektor-sektor lainnya memerlukan sarana dan prasarana, khususnya di bidang permukiman, agar dapat tumbuh selaras dalam suatu pengembangan wilayah yang terencana, karena pertumbuhan industri akan mempercepat pertumbuhan penduduk yang ingin mencari kerja. Pertumbuhan tersebut menyebabkan kompleksitas permasalahan permukiman di daerah perkotaan yang padat penduduk (Setyoriawan, 2007).

Untuk mengatasi permasalahan permukiman maka dibutuhkan suatu investasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan permukiman dan sarana prasarana. Investasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut adalah investasi sektor perumahan. Seiring dengan terbukanya peluang bisnis perumahan, maka  secara otomatis akan memberi peluang bagi bisnis-bisnis pendukung seperti konsultan, pialang, agen-agen property dan industri yang menopang bisnis perumahan ini.

Perumahan tergolong dalam sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor potensial bagi pembangunan karena mampu mendatangkan penerimaan pemerintah. Sektor perumahan mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada peningkatan kesejahteraan, baik secara langsung (melalui penciptaan lapangan pekerjaan) maupun tidak langsung (melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto).

Investasi perumahan yang teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai investasi di sektor perumahan, akan tetapi hal tersebut sulit terpenuhi karena adanya jeda waktu antara investasi yang dilakukan dengan terwujudnya nilai tambah produk perumahan. Dalam melakukan investasi di sektor perumahan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan nilai tambah produk perumahan, maka para pengembang atau para pengusaha perumahan terlebih dahulu melakukan estimasi secara cermat agar para pengembang bisa mendapatkan nilai tambah produk dan keuntungan yang lebih tinggi. Keuntungan yang tinggi akan mendorong para investor untuk melakukan investasi.

Investasi di sektor perumahan sangat menjanjikan sebab pertumbuhan penduduk terus meningkat sedangkan jumlah tanah rigid, maka harga perumahan akan terus naik. Namun untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan yang tinggi investasi sektor perumahan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan dalam melakukan investasi sektor perumahan banyak, karena sektor ini merupakan sektor yang padat modal, sehingga para pengembang atau para pengusaha memerlukan bantuan kredit bank untuk menjalankan usaha, dengan adanya kredit dari bank maka besar kecilnya bunga secara otomatis mempengaruhi keinginan investor untuk melakukan investasi di bidang ini.

Suku bunga yang tinggi akan menghambat investasi perumahan karena para pengembang yang meminjam dana akan dikenakan biaya bunga yang tinggi sehingga para pengembang berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan investasi, jika keuntungan dapat menutup biaya bunga maka para pengembang bisa melakukan investasi tetapi apabila biaya bunga lebih tinggi dari keuntungan maka para pengembang tidak melakukan investasi.

Selain berpengaruh terhadap para pengembang tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi konsumen, khususnya konsumen perumahan yang tidak mempunyai dana yang cukup dan mengharapkan bantuan kredit dari bank untuk membeli rumah tersebut. Suku bunga kredit yang tinggi akan menyebabkan para kreditur tidak bisa membayar pinjaman sehingga menyebabkan kredit macet. Akibat yang disebabkan dengan adanya kredit macet maka banyak pengangguran para pekerja akibat perusahaan yang tidak mampu mengembalikan kredit kepada bank, selain itu banyak bank yang mengalami kerugian yang besar sehingga banyak bank yang dinyatakan pailit. Apabila banyak terdapat kasus seperti ini, secara umum akan memperburuk perekonomian (Dornbusch, 1989 : 97).

Apabila keadaan perekonomian memburuk maka inflasi akan semakin tinggi dan investasi properti akan terpengaruh. Di bidang properti ini perkembangan indikator moneter seperti inflasi, deflasi dan tingkat suku bunga akan mempengaruhi prospekpendanaan dan penerimaan investasi di bidang properti (Sri Mulyani, 1996 : 110 ).

Tingkat inflasi dapat memperburuk tingkat investasi tetapi tingkat inflasi disatu pihak, memang menguntungkan bagi sektor perumahan. Diakui bahwa tanah dan bangunan merupakan sasaran yang menarik dalam keadaan inflasi untuk melindungi  diri dari penurunan nilai riil finansial. Namun demikian, inflasi yang tinggi menurunkan nilai riil pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga mengurangi daya belinya untuk membeli atau menyewa rumah.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Sulawesi Selatan, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga semakin tinggi. Selain itu bisnis properti di Makassar dalam lima tahun terakhir terlihat berkembang cukup pesat. Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) mencatat pembangunan proyek properti, baik residensial, pusat perbelanjaan, maupun pertokoan, makin marak. PSPI mencatat pertumbuhan sektor properti Makassar berada di posisi ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini terlihat, rata-rata dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan properti di Makassar mencapai 25% per tahun.

Apalagi dengan rampungnya pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar semakin memantapkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan di bagian timur Indonesia. Dengan populasi penduduk hanya satu juta jiwa, pertumbuhan sektor properti di Makassar memang fenomenal. Hal ini terlihat dari lonjakan harga tanah yang melambung tinggi. Bahkan, kini ada lokasi yang harga tanahnya sudah menyentuh angka Rp. 8 juta per meter persegi.

Properti yang akan berkembang di Kota Makassar adalah perumahan, toko, kantor, dan perhotelan. Misalnya untuk perumahan, dukungan program kerja REI Sulawesi Selatan yang akan menyediakan rumah murah secara konsorsium hingga 5.000 unit diharapkan bisa tercapai di 2012. Sehingga geliat bisnis properti bisa semakin meningkat.

Pertumbuhan properti khususnya rumah di Makassar cukup besar. Itu bisa dilihat dari realisasi kredit kepemilikan rumah (KPR). Tahun 2010, total kredit yang disalurkan BRI KPR sebanyak Rp. 542 miliar. Pada Oktober 2011, realisasinya sudah sebanyak Rp.702 miliar. Rumah yang dibiayai jenisnya beragam. Mulai dari kelas bawah yakni Rp.100 juta ke bawah, hingga kelas menengah yakni Rp.100 juta hingga Rp.500 juta. Dari segi persentase, pembiayaan rumah kelas bawah sebesar 15% dari total pembiayaan tahun 2010 dan 2011. Sedangkan kelas menengah cukup besar yakni 75%, sisanya adalah jenis mewah. Peningkatan KPR tak hanya terjadi di BRI saja. Di BCA, KPRnya meningkat 50% per Juni 2011. Pada semester I/2010, realisasi pencairan kredit baru hanya Rp.99 miliar. Sementara pada semester I/2011 meningkat menjadi Rp.150 miliar.

Sektor perumahan merupakan sektor yang paling padat modal dan memerlukan pendanaan yang cukup besar dalam jangka panjang. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap investasi sektor perumahan sangat penting sebelum melakukan investasi, karena dapat digunakan oleh pemerintah maupun pengembang perumahan dalam menjaga kelangsungan pertumbuhan sektor tersebut dan menjaga stabilitas perekonomian.

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka diangkatlah judul “Determinan Investasi Pada Sektor Perumahan Di Kota Makassar Periode 2000 - 2010.

Read More

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang (Deman For Money) Di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010 (KE-66)

Uang merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan, karena uang merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua mereka membutuhkan uang dalam kegiatan mereka baik itu bersifat konsumtif mislanya membeli keperluan sehari-hari maupun untuk kebutuhan spekulasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli surat-surat berharga atau obligasi dengan harapan harga jual dari surat berharga dan obligasi yang dimiliki lebih tinggi dari harga beli.

Dalam perekonomian suatu negara atau wilayah uang sangat mempunyai peranan yang sangat penting khususnya dalam bidang perekonomian. Bagi perekonomian uang seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia ketika terhambat maka fungsi organ tubuh tidak akan berjalan sebagai mana mestinya dan manusia akan menjadi sakit karenanya. Sama halnya dengan uang, posisinya harus selalu berputar dalam suatu roda perekonomian apabila terhambat maka perekonomian akan menjadi sakit. Oleh karena itu untuk menjalankan fungsi uang sebagaimana mestinya diperlukan suatu kebijakan oleh Bank Indonesia dengan otoritas moneternya.

Dalam perputaran uang di suatu wilayah selain variabel makro, lembaga juga mempunyai peranan yang kuat untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini seperti Bank Indonesia (BI) yang mempunyai otoritas moneter untuk menentukan kebijakan dalam kondisi ekonomi suatu wilayah, ada juga bank umum yang menjalankan perannya dalam tingkat suku bunga untuk ditawarkan kepada masyarakat dimana masyarkat yang tergolong dalam lembaga masyarakat nantinya yang juga akan ikut menentukan kondisi perputaran uang dengan ekspektasi dan konsumsi yang mereka lakukan.

Salah seorang pemikir besar yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori moneter adalah Keynes yang berpandangan tentang uang sebagai alat penyimpan nilai. Pandangan ini menyebabkan perlunya analisis tentang pasar uang dengan penawaran uang. Pasar uang, memberikan gambaran tentang perkembangan kelangkaan uang. Perkembangan tingkat kelangkaan uang ditunjukkan dari perkembangan tingkat harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, sedangkan harga dari uang adalah tingkat bunga. Jika tingkat bunga semakin tinggi, maka uang semakin mahal, berarti uang semakin langka, begitu juga sebaliknya.

Dari teori ini dapat dilihat suatu hubungan antara sektor moneter dengan sektor riil. Tingkat bunga yang terbentuk disektor moneter (pasar uang) akan mempengaruhi perilaku disektor riil, khususnya investasi. Sebagai contoh, bila tingkat bunga makin tinggi, permintaan investasi akan menurun, yang juga akan menurunkan tingkat output keseimbangan. Jadi keseimbangan di pasar uang berkaitan dengan pasar barang dan jasa.

Pada saat output nasional bertambah banyak, maka permintaan akan uang untuk kebutuhan transaksi juga akan meningkat. Masyarakat cenderung untuk menjaga nilai beli dari uang yang dipegangnya, agar uang yang dipegang cukup memadai untuk menyelesaikan transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Jumlah uang beredar di Sulawesi Selatan selama 2001-2010 memperlihatkan fenomena yang terus berkembang baik itu uang beredar dalam arti sempit (M₁) yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, maupun uang beredar dalam arti luas (M₂) yang merupakan penjumlahan M₁ dengan uang kuasi. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1

Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2020

(Dalam Milyar Rupiah)

Sumber : Data diolah

Terlihat jelas dari grafik 1.1. bahwa permintaan uang di Sulawesi Selatan terus meningkat terutama di tahun 2006, untuk uang kuasi sendiri peningkatannya cukup pesat sekitar 20,83% yaitu dari Rp. 16,63 trilyun menjadi Rp. 19,65 trilyun. Kenaikan angka tersebut dapat dikatakan bahwa  tingkat  likuiditas  cukup untuk memenuhi kebutuhan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang di tampilkan oleh Bank Indonesia kenaikan permintaan uang tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah jaringan kantor bank yang melayani kebutuhan masyarakat yaitu dari 579 kantor bank menjadi 590 kantor bank.

Di tahun berikutnya hanya terjadi sedikit saja perbedaan, dimana permintaan uang cenderung meningkat yang disebabkan oleh ekspektasi dari masyarakat terhadap inflasi yang tinggi terutama untuk bahan-bahan pokok   baru. Demikian pula di tahun-tahun berikutnya yang terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan teori yang ada, JUB sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimana peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi JUB sebab peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan permintaan uang.

Grafik 1.2

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010

Sumber : Data diolah

Pada Grafik 1.2 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi-Selatan pada Tahun 2001-2010 mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi masyarakat juga tiap tahunnya mengalami peningkatan. Bukan hanya itu penggunaan akan uang yang dimiliki masyarakat juga sudah mulai bervariasi bukan hanya untuk bertransaksi, tapi juga untuk investasi, tabungan dan belanja modal lainnya. Perilaku ini secara langsung berpengaruh pada tingkat pendapatan Provinsi Selawesi Selatan. Sehingga, berdasarkan sumber data yang didapat Jumlah Uang Beredar dan Pendapatan dapat di katakan signifikan karena pertumbuhannya saling beriringan ke atas.

Selain tingkat pendapatan, tingkat suku bunga juga sangat berpengaruh terhadap permintaan uang. Suku bunga merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam perekonomian suatu wilayah karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan perekonomian. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keinginan konsumen untuk membelanjakan ataupun menabungkan uangnya tetapi juga mempengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan. Oleh kerena itu tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik pada sektor moneter maupun juga pada sektor riil.

Suku bunga sangat erat kaitannya dengan tingkat laju inflasi, karena tingkat inflasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang mencerminkan para pelaku pasar dan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut adalah ekspektasi terhadap laju inflasi dimasa yang akan datang. Ekspektasi laju infasi yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mengalihkan aset finansial yang dimilikinya menjadi aset riil seperti, tanah, rumah, dan barang-barang konsumsi lainnya. Begitu juga sebaliknya ekspektasi laju inflasi yang rendah akan memberikan insentif terhadap masyarakat  untuk menabung serta melakukan investasi pada sektor-sektor produktif.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa pendapatan regional (PDRB), tingkat suku bunga, dan laju  inflasi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perilaku permintaan uang masyarakat. Dengan demikian, penulis mencoba melihat besarnya pengaruh keempat variabel tersebut terhadap permintaan uang, dengan mengemukakan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang (Deman For Money) di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010”.

Read More

Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang …. Di Kabupaten …. (KE-65)

Perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian sebab perbankan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan khususnya dibidang ekonomi. Pada dasarnya bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk simpanan.

Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi,  bank seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam SK Direksi Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan  bahwa pedoman  pemberian  kredit  tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok antara lain : Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,   organisasi   dan  manajemen  perkreditan, kebijakan   persetujuan pemberian    kredit, dokumentasi pemberian  kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap bank harus ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut tetap terpelihara.

Di satu sisi, kredit merupakan bisnis utama bank, namun di sisi lain kredit juga menjadi penyebab utama bangkrutnya bank. Berdasarkan survey atas 200 bank internasional yang bangkrut pada tahun 1987 ternyata masalah perkreditan menduduki rengking pertama penyebab kegagalan bank.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak.

Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang telah disepakati bersama.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (Transfer) dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan penyaluran kredit dan penyertaan modal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sinjai pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sinjai (Dalam Ribuan Rupiah) Periode 2007 – 2010

Koleksibilitas Kredit	2007	2008	2009	2010
Lancar	27.750.625	33.570.795	42.193.086	54.597.515
Dalam perhatian khusus	140.966	490.123	898.381	1.052.211
Kurang lancar	132.027	63.132	73.887	110.018
Diragukan	97.804	126.763	125.446	244.251
Macet	168.320	177.299	154.751	98.507

Sumber : Kantor BRI Cabang Sinjai Tahun 2011

Berdasarkan data tersebut kategori lancar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena kemajuan usaha sebagian besar debitur sehingga mendorong dan mendukung kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya.

Pada kredit dalam perhatian khusus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga pada tahun 2010. Begitu pula pada kredit kurang lancar pada tahun 2008 menurun kemudian naik kembali pada tahun berikutnya. Namun tidak begitu signifikan hal ini disebabkan kegiatan usaha sebagian debitur belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan hampir lewat dari tiga bulan.

Selanjutnya kredit pada kategori diragukan terjadi fluktuasi seperti pada tahun 2009 mengalami penurunan akan tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2010 hal ini disebabkan usaha yang dijalankan debitur belum banyak membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian debitur dalam melunasi kewajibannya.

Pada kategori macet mengalami penurunan dari  tahun ke tahun hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga usaha sebagian besar debitur dapat memberikan keuntungan yang lebih dan dapat melunasi kewajibannya tepat waktu, selain itu disebabkan oleh faktor kemauan dan kesadaran yang tinggi debitur dalam membayar kewajibannya.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi dilakukan analisis kredit atau penilaian kredit terhadap kredit bermasalah atau problem loan diantaranya kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet.

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai di Kabupaten Sinjai".

Read More

Analisis Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten ….. Periode 2000-2009 (KE-64)

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sila ke lima. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam mengelola pembangunan daerah perlu ditunjang oleh beberapa sumber keuangan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, kemudian diperlukan beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur semua konsep pembangunan daerah tersebut.

Keuangan daerah menurut Natawijaya (2000), dalam bukunya Ilmu Keuangan Daerah dan Kebijaksanaan Fiskal, mengklasifikasikan pendapatan daerah dalam dua sumber pokok, dimana dia menganggap bahwa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat meliputi pajak Negara, bea cukai, ganjaran, subsidi dan sumbangan Negara. Pendapatan yang berasal dari daerah sendiri meliputi pajak daerah, perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah, sumbangan-sumbangan wajib, pendapatan-pendapatan lain.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap daerah semakin dituntut untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya dengan sebaik-baiknya. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kota Bulukumba sebagaimana daerah-daerah lainnya yang ada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dituntut untuk berupaya menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkat kata, adanya kewenangan yang dimilki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah Sidik (2002). Untuk itu, pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publikLin dan Liu(2000); Mardiasmo (2002); Wong (2004). Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah.Adi (2007).

Dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, agar pendapatan target tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Pembangunan yang dilaksanakan itu meliputi beberapa sektor. Salah satu di antaranya adalah pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakkan salah satu sumber devisa Negara yang cukup potensial untuk dikembangkan. Karena Negara kita kaya akan panorama yang indah, sejuk dan sangatmenarik untuk dijadikan objek wisata. Sejalan dengan itu, maka sektor pariwisata ditempatkan sebagai salah satu sumber yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk mengembangkan perekonomian, sebab hanya dengan mnegksploitasikan keindahan alam untuk mengatasi kesukaran dalam defisit neraca pembayaran yang dialami, pembangunan kepariwisataan selalu akan mendatangkan keuntungan untuk perbaikan perekonomian pada Negara-negara berkembang.

Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, kepariwisataan dapat diharapkan sebagai pemegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan pembangunan sektor lainnya secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang bagi aktivitas perekonomian akan terjadi sebagai akibat majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik.

Kepariwisataan digolongkan dalam sektor tersier yang meliputi sektor angkutan, fasilitas penginapan, jasa, dan perdagangan mulai dikenal di Indonesia sebagai suatu industri karena pengelolaan yang profesional sudah mencakup berbagai aspek perekonomian yang saling berkaitan satu sama lainnya dimana nantinya akan dapat mendukung peningkatan produktivitas pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional.

Di Sulawesi Selatan yang juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Indonesia secara khusus di Kabupaten Bulukumba terdapat banyak obyek wisata yang sangat potensial dan tentu sangat berpengaruh dalam kinerja perekonomian Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba merupakan tujuan wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun dunia internasional.

Sedangkan pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memilikimekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakanwisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembalike negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan,pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop,moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata juga menawarkan jenisproduk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisatasejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Pariwisata adalah salah satu jenisindustri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalampenyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektorproduktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputiindustri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dancinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandangsebagai industri Salah (2003).

Sektor pariwisata yang sangat potensial memberikan kontribusi atau devisa terhadap perekonomian, besarnya kontribusi tersebut ditentukan oleh besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba yang kemudian dapat dilihat melalui tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah kunjungan wisatawan asing dan nusantara (2000-2009).

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Nusantara
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	818	48.934	49.752
2001	915	64.086	65.001
2002	821	54.030	54.851
2003	700	56.746	57.446
2004	1.054	70.676	71.730
2005	1.269	68.576	69.846
2006	928	57.915	58.843
2007	787	57.808	58.595
2008	1.546	75.779	77.325
2009	2.200	84.016	86.216

Sumber: Dinas perindustrian dan Pariwisata, Seni Budaya Bulukumba

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bulukumba dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2002 mengalami penurunan lalu kemudian di tahun 2003 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan yang sangat drastis, lalu di tahun 2005 sampai tahun 2007, jumlah kunjungan wisata turun hanya mencapai 58.595 wisatawan dan kemudian terus terjadi peningkatan jumlah wisatawan hingga pada tahun 2009 mencapai86.216. Penurunan serta meningkatnya jumlah wisata tentu berpengaruhterhadap besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.

Melihat hal tersebut, maka akan sangat diharapkan dukungan dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat lebih menarik minat para wisatawanyang berkunjung ke daerah Kabupaten Bulukumba sehingga dapat menstimulisasi peningkatan PAD. Meskipun tidak ada satu sektor pun yang menjadi kunci ajaib, namun dengan memberdayakan sektor tertentu yang dianggap sebagai ciri khas suatu daerah tersebut tentunya akan memberikan cukup kontribusi kepada pendapatan daerah yang bersangkutan dan tentunya masih memerlukan dukungan dari beberapa sektor terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: “ Analisis Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba Periode 2000-2009”

Read More